Guru Besar dan Dosen IPTP IPB University Dorong Penguatan Usaha Peternakan Rakyat melalui Sinergi Inovasi Kelembagaan SPR dan SASPRI dengan Pemerintah Kabupaten Sigi
Tim dosen, termasuk Guru Besar Fakultas Peternakan dari Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan (IPTP) IPB University, bersama dengan Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI) Nasional menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam rangka membahas penguatan usaha rakyat. Penguatan ini dilakukan dengan pendekatan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dan jejaring Solidaritas Alumni SPR Indonesia (SASPRI). Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Sigi, pada 26 Agustus 2026, dan dihadiri oleh dihadiri oleh Wakil Bupati Sigi, Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si., Prof. Dr. Ir. Muladno selaku Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Dr. Bramada Winiar Putra, S.Pt.,M.Si., Dosen IPTP, dan Nadya Asima Gravita, S.Pt., M.Si., mahasiswa program doktor IPTP, serta perwakilan SASPRI-Nasional. Turut hadir Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, dan SDM sekaligus Plt. Kadis Peternakan dan Keswan, Rahmad Iqbal Nurkhalish, dan Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sigi. Dalam pertemuan turut hadir Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi.
Pertemuan berlangsung mulai pukul 11.30 WITA hingga selesai dengan melibatkan total 12 orang, terdiri atas tiga orang dari IPB University, tiga orang dari SASPRI-Nasional, lima orang dari Pemerintah Kabupaten Sigi, serta Wakil Bupati Sigi. Pertemuan ini menjadi momen untuk mempertemukan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan jejaring masyarakat dalam membahas pengembangan usaha rakyat berbasis kelembagaan serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal Kabupaten Sigi.
Agenda ini memiliki tujuan untuk memperkuat sinergi perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengembangkan usaha peternakan rakyat melalui inovasi kelembagaan yang berkelanjutan. SPR, merupakan salah satu inovasi kelembagaan yang dikembangkan dari lingkungan IPB University untuk mendorong transformasi usaha peternakan rakyat yang individual dan tradisional menjadi usaha kolektif yang mandiri dan berbasis iptek. Hal ini dicapai melalui pembelajaran partisipatif, yang fokus pada perubahan mindset, pembangunan kewirausahaan kolektif, serta penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam SPR.
Prof. Dr. Muladno mengatakan bahwa proses SPR tidak berhenti setelah peternak menyelesaikan pembelajaran. Keberlanjutan dari hasil proses tersebut diperkuat melalui SASPRI sebagai wadah jejaring alumni SPR di tingkat nasional. Komunitas peternak tingkat kecamatan yang menyelesaikan SPR bertransformasi menjadi SASPRI-Kawasan.
“Keberlanjutan SPR ditunjukkan dengan tetap terhubungnya melalui SASPRI untuk memperkuat kelembagaan, membangun usaha kolektif, dan saling belajar antarkawasan,” ujarnya.
Prof. Muladno menambahkan bahwa Kabupaten Sigi memiliki modal kelembagaan yang kuat dengan terbentuknya lima SASPRI-Kawasan. Keberadaan kawasan tersebut kemudian diperkuat melalui konsep mekanisme koordinasi antarkawasan pada tingkat kabupaten untuk bersama-sama memajukan usaha rakyat lokal.
Koordinasi ini memungkinkan setiap kawasan untuk tidak hanya saling bertukar pengalaman, tetapi juga memperkuat bisnis kolektif, dan mengembangkan potensi lokal secara lebih terarah. Dengan demikian, harapannya SASPRI menjadi bagian dari mata rantai pembangunan daerah sekaligus penghubung antara pelaku usaha di tingkat kawasan dengan jejaring yang lebih luas.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas peluang penerapan pendekatan SPR pada komoditas sarang burung walet (SBW). Persoalan usaha walet yang masih terfragmentasi dapat direspons melalui konsolidasi pemilik rumah walet, penguatan koperasi produsen, standarisasi produksi, hingga pada akhirnya keterhubungan yang berkelanjutan dengan offtaker. Model ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar dan daya saing pelaku usaha.
Pembahasan mengenai SBW menjadi penting karena usaha rumah walet telah berkembang di masyarakat Kabupaten Sigi dan memiliki peluang ekonomi yang besar. Namun, pengelolaannya masih dihadapi pada persoalan pelaku usaha yang terpecah-pecah dengan perbedaan pola pengelolaan sehingga belum adanya standarisasi produksi, mutu, serta pemasaran.
Dalam konsep yang dibahas, pemilik rumah walet dapat dihimpun melalui pendekatan SPR untuk membangun sistem produksi kolektif dengan standar pengelolaan yang lebih seragam. Hasil produksi selanjutnya dapat dikonsolidasikan melalui koperasi produsen yang juga dapat menjalankan fungsi pengolahan awal, sebelum produk disalurkan kepada offtaker atau mitra pembeli. Model tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar, sekaligus memberikan manfaat dari skala ekonomi. Konsolidasi produksi dan standardisasi mutu juga diharapkan memperkuat hubungan bisnis dengan mitra hilir serta posisi tawar produsen.
Pemerintah Kabupaten Sigi berperan sebagai pemangku kebijakan dan fasilitator pembangunan, sementara SASPRI mendukung penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat pelaku usaha. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan perguruan tinggi dapat terus diterapkan dan dikembangkan melalui jejaring masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah.
Staf Ahli Bupati Sigi Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, dan SDM sekaligus Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, Rahmad Iqbal Nurkhalish, menilai keberlanjutan menjadi aspek penting dalam pengembangan SPR di daerah. Menurutnya, proses pembelajaran perlu dilanjutkan dengan pembinaan organisasi dan pengembangan usaha agar komunitas yang telah menerima penguatan kapasitas mampu tumbuh menjadi komunitas usaha yang mandiri dan kuat.
“SPR jangan hanya dilihat sebagai proses pembelajaran. Setelah peserta menyelesaikan pendidikan, harus ada keberlanjutan pembinaan dan pengembangan usaha melalui jejaring SASPRI,” kata Rahmad.
Keberadaan SASPRI dipandang penting untuk memastikan komunitas peternak yang telah mengikuti proses pembelajaran SPR tetap didampingi selama penguatan dan pertumbuhan mereka sebagai organisasi dan komunitas usaha kolektif.
Rahmad mengatakan, konsep kolektif juga menjadi salah satu hal yang penting dalam pengembangan komoditas sarang burung walet di Kabupaten Sigi. Menurutnya, potensi yang telah berkembang di masyarakat perlu ditata agar dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih optimal.
“Potensi walet di Sigi sudah ada dan berkembang di masyarakat. Karena itu, kita perlu melihat bagaimana potensi ini bisa dikelola lebih terarah, baik dari sisi kelembagaan, produksi, mutu maupun pemasaran,” jelasnya.
Dalam hal ini, Wakil Bupati Sigi juga melihat pengembangan walet sebagai peluang diversifikasi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Meski aktivitas usaha walet telah berkembang di masyarakat, komoditas tersebut belum memiliki koridor atau unit khusus dalam struktur perangkat daerah.
“Pemerintah daerah perlu mengkaji bentuk kelembagaan yang tepat. Kita ingin ada pintu koordinasi yang jelas, sehingga pembinaan terhadap pelaku usaha walet bisa dilakukan secara lebih terarah sesuai kewenangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan bentuk kelembagaan pemerintah daerah yang dapat menjadi pintu masuk koordinasi, pembinaan dan pengelolaan komoditas sarang burung walet.
Pemerintah daerah juga menilai pentingnya mempelajari karakteristik usaha walet di Sigi. Hal ini penting karena kepemilikan rumah walet umumnya membutuhkan modal relatif besar, sementara pengelolaan operasionalnya dapat dilakukan oleh pihak lain. Karena itu, model SPR perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pelaku usaha di daerah.
“Kita tidak bisa langsung menerapkan satu model tanpa melihat kondisi di lapangan. Karakter pelaku usaha walet perlu dipetakan terlebih dahulu, termasuk kepemilikan rumah walet, pola pengelolaan dan siapa saja yang terlibat di dalamnya,” ungkapnya.
Sejumlah wilayah, seperti Tanambulava dan Gumbasa, dipandang memiliki potensi untuk menjadi lokasi pengembangan maupun replikasi SPR berbasis potensi lokal. Kedua wilayah tersebut dapat menjadi bagian dari proses identifikasi kawasan potensial yang dilakukan bersama untuk menentukan bentuk pengembangan yang sesuai dengan kondisi setempat.
Pembahasan terkait sektor peternakan di Sigi juga mencakup peluang investasi yang sedang dikembangkan oleh Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII) serta potensi Kabupaten Sigi dalam memasok kebutuhan daging ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rahmad mengatakan, peluang tersebut menunjukkan bahwa pengembangan SPR di Sigi dapat ditempatkan dalam kerangka pembangunan pertanian dan peternakan yang lebih luas.
“SPR kita harapkan tidak berdiri sendiri. Ini harus menjadi bagian dari pengembangan pertanian dan peternakan di Sigi, termasuk bagaimana kita melihat peluang pasar dan kebutuhan daerah maupun kawasan yang lebih luas,” katanya.
Selain penguatan usaha rakyat, dalam audiensi tersebut turut dibahas peluang memperkuat jejaring Pemerintah Kabupaten Sigi dengan perguruan tinggi, khususnya melalui SASPRI dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Jejaring terrsebut diharapkan dapat memberi dukungan pada program mahasiswa Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Kabupaten Sigi di IPB, termasuk dalam monitoring akademik, arah penelitian, pengembangan organisasi serta membangun konektivitas antara kebutuhan pembangunan daerah dan riset perguruan tinggi.
Menurut Rahmad, keterhubungan dengan perguruan tinggi penting untuk memperkuat pembangunan daerah berbasis pengetahuan dan riset.
“Jejaring dengan perguruan tinggi tentu sangat penting. Kita ingin kebutuhan pembangunan daerah bisa terhubung dengan pengetahuan, riset dan sumber daya yang ada di perguruan tinggi,” ujarnya.
Sebagai tindaklanjut, konsep yang lebih konkret mengenai pembentukan SPR Sarang Burung Walet di Kabupaten Sigi akan disusun. Tahapan tersebut mencakup pemetaan kawasan potensial, identifikasi pelaku usaha, rancangan kelembagaan, pola pembinaan serta hubungan antara pemerintah daerah, SASPRI, koperasi produsen dan offtaker.
Pemerintah Kabupaten Sigi juga perlu mengkaji bentuk kelembagaan atau unit yang akan menjadi pintu koordinasi pengembangan komoditas sarang burung walet di tingkat daerah. Selanjutnya, wilayah potensial seperti Tanambulava dan Gumbasa dapat dipertimbangkan dalam proses identifikasi dan pengembangan kawasan.
Replikasi SPR di Sigi diharapkan tidak sekadar membentuk komunitas usaha rakyat baru, tetapi menjadi model transformasi usaha rakyat dari pola individual menuju usaha kolektif yang memiliki kelembagaan, standardisasi produk dan akses pasar yang lebih kuat.
Semangatnya adalah bahwa transformasi dari usaha yang berjalan sendiri-sendiri menjadi usaha kolektif yang lebih kuat. Apabila kelembagaannya kuat, standar produknya jelas dan pasarnya terkoneksi, tentu posisi tawar masyarakat juga akan lebih baik.



